JAYAPURA (MP.COM)—Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Hasil Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Dr. Martuama Saragi, ST,MM,CSFA kepada pimpinan DPRD Pegubin diwakili Wakil Ketua II Junius Tengket, SE,M.Si dan Bupati Spei Yan Bidana, ST.M.Si di aula kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jalan Balaikota No. 2, Entrop, Selasa, 2 Juli 2024.
Turut hadir dalam acara penyerahan ini, Sektretaris Daerah Pegubin Jeni Linthin, SH,M.Si dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pegubin.
Bupati Spei Yan Bidana usai acara penyerahan itu mengatakan, dirinya sangat bersyukur, berterima kasih dan mengapresiasi tinggi seluruh jajaran OPD yang telah bekerja keras untuk mempertahankan Opini WTP ini.
“Terima kasih kepada TAPD, Ibu Sekda dan seluruh pimpinan OPD yang telah membangun sistem kerja dan laporan keuangan yang makin baik sehingga kita bisa pertahankan Opini WTP ini. Ini menjadi kado istimewah bagi seluruh rakyat Pegunungan Bintang di tahun 2024 ini,” kata Bupati Spei.
Spei berharap, pencapaian ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran OPD di Kabupaten Pegubin untuk terus bekerja mengelola keuangan daerah secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sehingga tahun depan juga kita bisa pertahankan Opini WTP untuk ketiga kalinya,” tutur mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang Victor Irianto Banne Tondok, S.Hut,M.Si yang turut hadir dalam acara penyerahan ini menjelaskan, Opini WTP ini merupakan kali kedua yang diterima oleh Pegubin di masa pemerintahan Bupati Spei Bidana.
“Jadi ini kali kedua Pegunungan Bintang terima Opini WTP di masa kepemimpinan Bupati Spei Bidana. Sebelumnya, tahun lalu juga kami terima Opini WTP berdasarkan pemeriksaan keuangan atas LKPD tahun 2022,” ujar Victor Irianto.
Menurut Victor, Opini WTP diterima karena laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materil, mulai dr posisi keuangan, neraca, atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
“Itu yang dinilai hingga keluarlah Opini WTP ini. Ya ini prestasi yang luar bisa dari Bapa Bupati dan seluruh jajaran OPD yang selama dua tahun berturut-turut. Ini juga menandakan bahwa tata kelola keuangan di Pegunungan Bintang berjalan dengan baik,” tutur Victor.
Victor menegaskan, selain komitmen yang tinggi dan spirit yang besar dari Bupati Pegubin Spei Yan Bidana dalam membenahi keuangan daerah, prestasi ini diraih adanya karena kekompakan, Kerjasama dari seluruh OPD untuk menyerahkan laporan keuangan, SPJ tepat waktu dan berkualitas kepada Inspektorat dan BPKAD.
“Laporan keuangan berkualitas artinya dana setiap OPD itu digunakan sesuai peruntukkannya. Dan memang kuncinya ada di kepala daerah. Saya melihat, sebagai mantan Kepala Bappeda, bapa bupati sangat paham tentang birokrasi, mulai dari proses perencanaan Pembangunan sampai pengelolaan keuangan sehingga penerjemahan ke OPD-OPD berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sekalipun ada WTP, lanjut Victor, pihak BPK RI juga masih memberikan catatan. Salah satunya ialah masih adanya pembayaran gaji kepada para pegawai yang sudah meninggal atau sudah pensiun.
“Itu karena adanya keterlambatan dari para setiap OPD untuk memperbaharui data pegawainya kepada Badan Kepegawaian Daerah. Jadi kalau sudah ada laporan, baru kita di Keuangan berhentikan gajinya,” tutur Victor.
Mantan Kepala UKBJ Pegubin ini juga menambahkan, sama seperti tahun 2023, nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pegubin berkisar Rp 1,5 triliun. Dari postur anggaran yang ada, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang paling banyak menelan biaya. (Gusty Masan Raya).
